UU Pokok Pers

July 2, 2009

UU Pokok Pers

PERS yang dianggap sebagai pilar keempat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, juga diatur lewat sebuah undang-undang (UU) pokok Pers. Tujuan UU ini adalah untuk memberikan kaminan hokum kepada pers nasional agar dapat menjalankan fungsinya dengan sebaik-baiknya dan dapat melaksanakan serta menggunakan hak-haknya. Menilik sejarahnya, cikal bakal dari UU pokok pers ini sudah dimulai sejak masa penjajahan di Indonesia yakni sekitar tahun 1712 ketika pemerintah VOC melarang sebuah rencana penerbitan surat kabar.
Tahun 1809, pada masa pemerintahan gubernur Jenderal Deandels,dikeluarkan sebuah peraturan tentang pers sehubungan dengan dibelinya sebuah mesin cetak oleh VOC dari penerbit Vendu Nieuws. Kemudian pada tahun 1856, muncul sebuah peraturan yang dikeluarkan di negeri Belanda. UU itu dijuluki “ciptaan kegelapan” karena isinya yang begitu keras terhadap pers. Tetapi kemudian UU itu diubah lagi pada tahun 1906 oleh UU pers masa itu. Ordonasi pembreidelan pers dikeluarkan tahun 1932. Setelah itu, tahun 1938, ada lagi peraturan baru yang bernama UU Pembreidelan pers.
Di masa kemerdekaan terdapat penpres No 6 Tahun 1963 Tentang pembinaan pers. Lalu pada tahun yang sama keluar lagi UU No 4 PNPS Tentang wewenang Jaksa Agung Mengenai pers. Kedua UU tersebut dicabut dengan UU No 11 tahun 1966 tentang ketentuan pokok pers. Peraturan ini kemudian mengalami perubahan lagi dua kali yaitu pada tahun 1967 dan UU No 21 tahun 1982. Lalu, 17 tahun kemudian, diubah lagi manjadi UU No 40 tahun 1999 tentang pers yang berlaku hingga sekarang. Perubahan UU yang mengatur tentang pers ini terjadi karena perubahan politik dan perkembangan pers itu sendiri.
Dalam praktiknya, masalah-masalah pers terutama yang menyangkut aspek pidana, tidak sepenuhnya UU pokok pers yang digunakan. Tetapi lebih banyak mengacu pada ketentuanhukum dalam KUHP (kitab undang-undang Hukum Pidana)kenapa? Sebab jika disimak, peraturan pers dalam KUHP dengan UU pokok pers terdapat cukup banyak perbedaan. UU pokok pers lebih banyak mengatur soal administrative, hokum tata Negara dan ekonomi pers, tetapi sedikit menyinggung aspek pidana sementara, delik-delik pers sampai saat ini sebagian besar masih tercakup dal.am KUHP.
Di kalangan insane pers sendiri, terutama jika menghadapi delik pers, merasa pesimis menggunakan UU pokok pers, sebab nyatanya dalam proses peradilan yang dipakai adalah KUHP bahkan ada yang secara ekstrem mengatakan uu pokok pers tidak ada gunanya bagi wartawan dan harus segera direvisi sesuai tuntutan zaman. Isi lengkap UU pokok pers (UU No.40 tahun 1999) dapat disimak pada Bab IV buku ini

reference the journalist
by putri df

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: