KODE ETIK WARTAWAN INDONESIA

July 2, 2009

KODE ETIK WARTAWAN INDONESIA

Pada umumnya kaum profesional mempunyai kode etik dalam menjalankan tugas-tugasnya. Di Indonesia, ada tiga kode etik profesi yang paling dikenal masyarakat. Yakni : kode etik kedokteran, kode etik advokat atau pengacara, dank ode etik wartawan. Kode etik wartawan Indonesia lebih dikenal dengan sebutan Kode Etik Jurnalistik (KEJ). KEJ merupakan landasan moral profesi dan rambu-rambu atau kaidah penuntun sekaligus pemberi arah kepada wartawan tentang apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya dihindari dalam tugas-tugas jurnalistiknya. Sebagai kode perilaku, acuan ini memberikan batasan kepada wartawan tentang baik buruk dan layak tidaknya sebuah berit. Termasuk di dalamnya tentang baik-buruk dan boleh-tidaknya sesuatu dilakukan dalam proses peliputan serta pemuatan berita.
Kode etik jurnalistik bersifat personal dan otonom. Artinya kode etik jurnalistik dibuat dari, oleh dan untuk wartawan yang tergabung dalam suatu organisasi profesi, kemudian berikrar untuk melaksanakannya. Di Indonesia pertama kali KEJ dirumuskan pada konferensi PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) di Malang pada masa revolusi tahun 1947. Sejalan dengan perubahan Zaman, maka hal-hal yang dianggap kurang sempurna diperbarui lagi di Jakarta pada tahun 1950-an dan tahun-tahun berikutnya oleh PWI. Maka selama itu pula dikenal dan yang berlaku hanyalah KEJ-PWI. Di zaman reformasi atau setelah kejatuhan rezim Orde baru pada tahun 1999, deregulasi di bidang pers telah melahirkn banyak organisasi wartawan, di luar PWI. Di samping itu, kebebasan dan keterbukaan pers juga kin berkembang. Maka, pada tanggal 6 Agustus 1999 di Bandung dicetuskan pula 7 butir kode etik wartawan Indonesia (KEWI) yang dilahirkan oleh 27 organisasi wartawan Indonesia. (Catatan : Isi lengkap KEJ-PWI dan KEWI, lihat pada Bab IV buku ini).
Mengingat kode etik disusun dan dirumuskan sendiri oleh para wartawan anggot PWI kemudian berikrar untuk menaati, maka dengan sendirinya kalau terjadi pelanggaran, pihak yang memutuskan dan yang menetapkan sanksi atas pelanggaran itu adalah organisasi seperti ditegaskan dalam Pasal 17 KEJ-PWI, yakni: “Wartawan Indonesia mengakui bahwa pengawasan dan penetapan sanksi atas pelanggaran Kode Etik Jurnalistik ini adalah sepenuhnya hak organisasi dari PWI dan dilaksanakan oleh Dewan Kehormatan PWI. Tidak satu pihak pun diluar PWI yang dapat mengambil tindakan terhadap wartawan Indonesia dan atau medianya berdasar pasal-pasal dalam kode etik jurnalistik ini.”
DK-PWI-lah yang memeriksa dan mengadili apakah telah terjadi pelanggaran kode etik atau tidak. DK-PWI pula yang memberikan sanksi atas pelanggaran etika tersebut. Menurut perturan Rumah Tangga PWI,jenis hukuman yang dapat dijatuhkan oleh DK-PWI adalah berupa peringatan bias, peringatan keras, dan skorsing keanggotaan PWI selama-lamanya dua tahun.

reference the journalist zaenuddin
putri dwi f

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: